Posted by: KNPB Mimika Region | February 1, 2012

New Guinea Raad di Hidupkan Kembali “Parlemen Nasional Akan Segera Terbentuk”

Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah membentuk Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di 14 Wilayah di seluruh tanah Papua. PRD didirikan dengan tujuaan mewujudkan cita-cita kemerdekaan rakyat Papua, dengan mengejarkan agenda-agenda politik.

Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ketika dihubungi Rabu (01/01) menjelaskan, PRD telah dibentuk di hampir semua wilayah tanah Papua, dan telah melibatkan semua komponen masyarakat Papua.

“Yang menjadi pengurus inti dan anggota dalam PRD adalah mereka yang dari perwakilan adat, perempuan, pemuda, suku, dan agama. Mereka adalah orang-orang yang memang menjadi wakil dari daerah mereka, dan benar-benar dipercaya oleh rakyat,” tegas Mako.

Menurut Mako, PRD yang dibentuk KNPB hampir sama dengan Guinea Raad yang pernah dibentuk oleh Belanda ditahun 1962.

“Namun agak berbeda, sebab sebelum PRD dibentuk, kami sudah turun ke hampir semua wilayah, dan minta mereka menentukan siapa yang layak dan tidak melalui berbagai criteria yang ditetapkan.

Kalau dulu Guinea Raad ditentukan oleh Belanda melalui partai politik, tapi kalau PRD ditentukan oleh mereka sendiri,” cetus Mako.

Lanjut Mako, setelah seluruh PRD terbentuk, dalam waktu dekat akan diluncurkan Parlemen Nasional Rakyat Papua Barat sebagai organ induk untuk memimpin semua PRD yang telah ada.

“Kalau tidak ada halangan, Parlemen Nasional akan diluncurkan pada bulan April mendatang di Port Numbay. Kami mohon dukungan dan doa restu dari seluruh rakyat Papua Barat,” jelasnya dari Jayapura, Papua.

Mako juga menambahkan, setelah parlemen daerah dan nasional terbentuk, kerja-kerja politik dan organisasi akan diambil alih langsung oleh PRD.

“Setelah parlemen terbentuk, tentu apa yang harus dikerjakan TPN, dan apa yang harus di kerjakan parlemen akan semakin jelas. Ini hanya perlu bangun kordinasi dan pembagian peran kerja saja,” ungkap Mako.

Salah satu anggota PRD wilayah Mnukwari, Epis Yikwa mengaku senang dengan langkah-langkah yang diambil KNPB untuk membentuk PRD di hampir semua wilayah Papua, dan termasuk akan membentuk parlemen nasional.

“Selama ini kelihatannya perjuangan jalan ditempat, tapi setelah parlemen terbentuk, maka kordinasi akan semakin jelas, karena yang tergabung dalam parlemen adalah mereka yang merupakan respentatif dari seluruh rakyat Papua,” jelasnya.

Perlu diketahui, parlemen daerah pertama kali diluncurkan di Byak pada awal bulan Juli 2011, dan paling terakhir telah diluncurkan di Port Numbay, Papua, pada hari Selasa (31/01) kemarin.

Peluncuran di Port Numbay sekaligus mengakhiri rangkaian tour ke daerah. Dikabarkan, sekitar 100 orang menjadi anggota tetap dari setiap parlemen daerah. Mereka berasal dari perwakilan adat, perempuan, suku, agama, dan lain sebagainya.

________________________________________

Dewan Daerah di Nieuw-Guinea

Papua's kijken wat er te kiezen valt

Pada tanggal 5 April 1961 telah terbentuk Nieuw – Guinea Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Niew Guinea) di Nederlands Nieuw-Guinea. Hal itu merupakan momen yang penting untuk periode (1959-1962) dimana pengurus yang telah demokratis benar-benar mendapat tempat dalam koloni Belanda. Selain Nieuw-Guinea Raad – Dewan Perwakilan Rakyat Niew- Guinea, juga dipilih dewan daerah, yang bertindak sebagai “subseksi”. Dewan daerah ini merupakan penghubung antara semua dewan desa dan New Guinea Raad.

Pada tahun 1961 dewan daerah Dafonsoro diresmikan,namanya diambil dari puncak tertinggi yang berada dalam wilayah yang dahulunya merupakan subseksi dari Hollandia. Sejak tahun 1961, daerah itu ,kecuali pusat kota Holandia, dikendalikan oleh dewan daerah Dafonsoro. Dewan lokal ini dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi dewan lokal semacam ini diseluruh Nederlands Nieuw – Guinea. Semua dewan lokal terpilih ini mengendalikan suatu ”masyarakat daerah” dimana jatuhnya batasan teritorial sesuai dengan subseksi yang telah ada,atau sebagian daripadanya.

Isi

Gouverneur Platteel in Jausekor1. Peresmian dewan-dewan lokal
Desain dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis di Nederlands Nieuw-Guinea,yang dialihkan pada periode 1959-1962, periode gubernur administratif PJ Platteel (ketiga dan terakhir gubernur Nederlands Nieuw Guinea).  Pembentukan dewan setempat berasal dari persyaratan yang ditetapkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Nederland bahwa kepentingan penduduk Nederlands Nieuw Guinea sudah ditentukan. Nederland sepatutnya menghargai  hak untuk pemberdayaan mandiri dan perlu  memperhatikan aspirasi politik rakyat. Selain itu, ia perlu mendampingi penduduk dalam menghadapi perkembangan bertahap dari lembaga-lembaga politiknya sendiri. Realisasi prinsip-prinsip ini, yang setiap tahun harus dilaporkan  kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukanlah tugas yang mudah terutama karena dalam tahun-tahun awal kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai. Disamping itu juga sering tidak memiliki Stemmen voor de streekraad persyaratan dasar bagi pemerintahan demokratis.

Keinginan dari dewan daerah pada tahun 1953 telah dianjurkan oleh berbagai komite dan dewan penasihat. Dewan pendidikan masyarakat, sebuah dewan penasihat pemerintah, mengatakan misalnya dalam pembentukan ‘masyarakat lokal’, ‘untuk menggabungkan dan mengintegrasikan kelompok genealogis yang terpecah, ” dan    ” untuk menggiatkan kemandirian aktif masyarakat adat di bidang sosial, ekonomi dan budaya ‘dan’ untuk mencapai kebijakan pemerintah yang efisien. Juga direkomendasikan pembentukan dewan lokal sesuai dengan laporan dari suatu komisi antardepartemen di Den Haag tentang pembangunan masa depan New Guinea.

2. Komunitasmasyarakat  Dafonsoro
De baai bij Hollandia Subbagian Hollandia adalah salah satu dari empat subbagian di New Guinea Utara (kemudian ‘Hollandia’) dan terdiri dari tiga distrik : Tobati, dimana terletak kota Hollandia, Sentani di sekitar Danau Sentani dan Depapre di telukTanah Merah. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, untuk waktu yang cukup lama subdivisi ini diperluas, tapi kemudian bagian selatan dipisahkan dan diubah menjadi subbagian baru Keerom dan di bagian barat beberapa subbagian digabungkan  pada subbagian NIMBORAN. Apa yang tersisa merupakan satu daerah, menurut ukuran standar kepadatan penduduk New Guinea yang Uitzicht bij Hollandia cukup tinggi: komunitas yang kemudian memiliki luas permukaan lebih dari 1,500 km2, dengan lebih dari 15.000 penduduk yang tinggal di 62 desa. Sebagian besar daerah itu terdiri dari air (danau Sentani, teluk-teluk) dan gunung (Pegunungan Cyclops dengan puncak tertinggi Dafonsoro). Wilayah perkotaan Hollandia, yang juga memiliki lebih dari 15.000 penduduk tidak termasuk  pada bagian daerah dimana akan dibangun komunitas masyarakat.

3. Eksperimen-eksperimen awal dengan para Dewan Penasihat.
Verkiezingen op Biak Pada proses demokratisasi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua didahului dengan periode ”trial and error” (pengujian dan kesalahan). Dengan demikian pada tahun 1948 atas prakarsa pejabat pemerintah dr. J.V. de Bruyn terbentuklah ‘Kankain Kankara Biak’  di Biak, dewan penasehat, dimana para pemimpin suku penduduk bermusyawarah. Ketika Belanda dan Indonesia tidak dapat mencapai kesepakatan tentang  Nieuw Guinea, maka Nieuw Guinea kemudian meneruskan di bawah bendera Belanda dan pemisahan ini menghasilkan sistem pemerintahan baru.  Dalam Peraturan Pemerintah Nieuw Guinea yang tercatat sejak 1950 diumumkanlah pembentukan suatu badan perwakilan bagi seluruh Nederlands Nieuw Guinea, dan pada tingkat lokal untuk membentuk badan penasehat independen masyarakat.

Pada tahun 1951 dibentuklah semua badan penasihat untuk Nieuw Guinea bagian Utara, Barat danwachten op je beurt Selatan, namun semuanya tidak berfungsi. Hanya penasihat untuk Niuew Guinea Utara, dan Barat,yang mayoritasnya orang Papua itu,sekali atau dua kali bertemu pada tahun 1952.  Alasan penting terjadinya gangguan fungsi dewan ini adalah bahwa daerah-daerah ini secara administratif hanya merupakan wilayah distrik dan bukan merupakan suatu kesatuan berdasarkan alam. Juga di beberapa tempat lain diadakan eksperimen dengan dewan penasihat. Dari hal tersebut juga tidak dapat  dikatakan bahwa upaya itu telah banyak berhasil dalam struktur sosial Nieuw Guinea dengan banyak kota-kota kecil tanpa payung asosiasi mereka sendiri.

4. Pendapat lokal  tentang pembentukan masyarakat desa
Verkiezingen februari 1961 op de SchouteneilandenDi beberapa daerah seperti kabupaten Supiori, Biak Utara, Biak Selatan dan Bosnik Selatan dari subbagian dan seksi Kepulauan Schouten serta subbagian Japen, maka “demi kepentingan demokratisasi ‘ didirikanlah dewan penasihat dengan tugas utama yang memiliki peran ganda atas: – Organisasi (besar) masyarakat desa setempat, termasuk pembentukan pemerintah mereka, dan
– Pembentukan komunitas otonom (yang merupakan bagian dari) subbagian yang dimaksud. Dalam peran kedua ini haruslah dibentuk komposisi sebuah dewan pemerintahan, pemilihan atau penunjukan dari para anggotanya, tugas-tugas yang dapat dipercayakan kepada masyarakat dan pengadaan dana sendiri.Kampong op Japen
Akhirnya diajukanlah sejumlah pendapat. Dengan demikian pada Mei 1956 “Dewan Penasihat Sementara Biak-Supiori ” (Voorlopige Adviesraad Biak-Supiori) mengeluarkan laporan yang mengandung bahan berharga untuk pembentukan masyarakat desa setempat. Dalam Dewan penasehat bagi Japen maka pembentukan suatu daerah yang terdiri dari masyarakat desa menyebabkan konsultasi masyarakat luas. Demikian juga bagi tempat-tempat Hollandia, Manokwari dan Sorong-Doom dibentuk dewan penasihat yang berkewajibkan memberi  nasihat tentang pembentukan komunitas otonom bagi pusat-pusat perkotaan ini.

5. Belajar dari dewan lokal di Australia New Guinea
Contact met Australische bestuurders in 1956Dalam membentuk komunitas-komunitas lokal, yang dikelola oleh dewan-dewan lokal, dimanfaatkanlah pengalaman dari Nieuw Guinea Australia. Pada 6 November 1957 di Canberra, Australia dan Belanda menandatangani dan mengumumkan sebuah deklarasi gabungan kerjasama administratif yang lebih besar antar kedua negara dalam pengembangan kedua bagian pulau New Guinea. Menyusul kemudian Gubernur Jan van Baal (gubernur ke- 2 Nederlands Nieuw Guinea) mengunjungi Nieuw Guinea Australia pada November 1957 (kemudian menjadi Papua New Guinea – Papua Nugini). Dewan desa, demikian sebutannya, ternyata lebih berupa dewan distrik bukannya dewan desa dan kegiatannya terutama dipusatkan untuk membela kepentingan materi penduduk. Mempromosikan swadaya masyarakat dengan persuasi dan tekanan hukum legal memiliki hasil yang mengesankan, terutama di bidang pembangunan jalan dan perkenalan penduduk akan tanaman kakao dan kopi. Van Baal tersentuh oleh kesederhanaan pendekatan dari semua pemerintah Australia dan ingin menerapkan pendekatan mereka dalam perencanaan pembangunan di bagian Belanda. Ia sarankan agar mengutamakan dan menomorsatukan “auto-aksi” dari masyarakat.Bezoek aan Australisch deel, maart 1957
Tak lama kemudian, pada bulan Maret 1958, resident  H. Veldkamp dari Teluk Geelvink, disertai oleh beberapa anggota orang Papua yang merupakam anggota Penasehat untuk kepulauan Schouten  dan Japen, kembali berkunjung ke Wilayah Papua New Guinea. Juga Veldkamp dan rombongannya terkesan tapi juga bersikap kritis. Veldkamp menunjukkan bahwa perubahan nama  dewan  dari ( “Native Local Government Councils – Dewan Pemerintah Daerah Pribumi”) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah ini untuk dan oleh para ‘pribumi’, orang Papua, itu. Dalam usaha untuk membentuk dewan penasihat daerah di wilayah  Nederlands Nieuw Guinea maka tidak hanya orang Papua, tetapi semua penduduk wilayah (orang Indonesia, Cina, Belanda) harus terlibat. Veldkamp mengisyaratkan kepada tingkat pengawasan tinggi oleh pemerintah Australia: para dewan itu dalam kenyataannya sangat sedikit menerima batas kekuasaan. Hampir semuanya tunduk pada pengawasan atau persetujuan oleh pejabat pemerintah Australia. Gouverneur Van BaalMeskipun demikian, orang bisa belajar banyak dari cara berfungsinya.
Ketika Van Baal tinggal di Nederland pada awal tahun 1957, ia mendengar dari menteri kabinet bahwa sesungguhnya kabinet menginginkan untuk sesegera mungkin melihat  terbentuknya beberapa komunitas independen. Fase percobaan yang telah dilakukan dengan dewan penasihat yang hanya memiliki kemampuan menasihati, definitif sudah berlalu.

6. Dewan daerah pertama Biak-Numfor
Biak adalah seorang pelopor dalam pembentukan dewan-dewan daerah. Percobaan di dua kecamatan Mensen volgen het tellen van de stemmendengan desa yang terdiri dari beberapa masyarakat desa setempat berjalan dengan baik. Akibatnya maka dalam perjalanan tahun 1957-1958, enam belas dari masyarakat desa ini dibentuk yang secara keseluruhan hampir mencakup seluruh wilayah sub bagian Kepulauan Schouten. Sebagaimana mestinya, orang  memulai dari dasar: pertama terdiri lima sampai sembilan anggota, yang terpilih sebagai dewan desa, sesudah itu diatasnya dewan daerah. Kemudian, seringkali terjadi yang sebaliknya : pertama dewan daerah, kemudian dewan desa (yang ini terutama disebabkan oleh ketergesaan sebagai akibat karena alasan politik, yaitu untuk mendirikan dewan daerah).  Pada tahun 1958 tibalah waktunya untuk menetapkan seperangkat kebijakan yang akan membentuk dasar bagi perundang-undangan, yang diperlukan untuk Nicolaas Jouwe op verkiezingstoerpembentukan  komunitas independen lokal dengan dana mereka sendiri. Hal ini didasarkan pada konsep yang dikeluarkan oleh Van Baal pada 24 Februari 1958, ‘Catatan dorpsvonning dan dewan desa; dewan lokal dan desentralisasi ” yang setelah dibicarakan dalam musyawarah daerah periodik dan dalam musyawarah kepala-kepala departemen,akhirnya terbentuk. Kebijakan baru itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dimulai pada tahun 1955 oleh Van Baal dalam catatannya: “Beberapa pandangan tentang pembentukan dewan di Nederland Nieuw Guinea”. Di sini ia memohon agar Dewan mendapatkan tugasnya sendiri dan bahwa hal  itu harus dilihat sebagai tahap transisi kepada masyarakat mandiri yang memiliki kemampuan dan kekuatan keuangan sendiri.
Pada tahun 1959 kesampaianlah maksudnya: lewat peraturan daerah maka masyarakat daerah Biak-Numfor ditetapkan. Masyarakat daerah pertama ini dikendalikan oleh sebuah dewan yang De verkiezingsuitslag is eindelijk bekendberanggotakan sepuluh orang anggota dewan yang dipilih lewat pemilihan berjenjang dan tiga anggota yang ditunjuk. Hasil pemilihan pada pemilu sudah tinggi, gagasan tentang suatu representasi administratif sendiri adalah,sebagian berkat informasi yang diberikan secara intensif. Dewan mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri. Ia bisa menetapkan peraturan sendiri ,menarik pajak dan memiliki dana sendiri. Dewan menetapkan delapanbelas pengurus komisi setempat yang bertugas menjalankan pemerintahan atas masyarakat desa yang telah terbentuk dalam masyarakat daerah Biak – Numfoor.


Responses

  1. kini saatnya bersatu untuk melawan penidasan penderiatan selama 50 tahun lebih bersam NKRI sepakat dengan kerja-kerja kawan2 KNPB berusaha membuat terobosan barau melalui pembentukan parlemen sebagai simbol persatuan bangsa papua barat, sebenarnya parlemen ini bukan hal yang baru namun KNPB hanya mengakat kebali sejarah dewan Newgune Raad tahun 1961 yang dilakukan oleh KNP dulu jadi kita harus bersatu memalui parlemen daerah dan momilisasi umum untuk mendorong terbentuknya parlemen secara nasional sebagai lembaga politik.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: